Skip to main content

WAJAH GORONTALO DI SENAYAN ; REKAM JEJAK KINERJA DAN HARAPAN

dpr ri

Bagi anggota DPR/DPD RI asal Gorontalo yang baru dilantik, semoga amanah. Semoga tidak lupa pada janji, tidak abai pada harapan rakyat. Setiap dari mereka mewakili ruh, bukan “suara”.

Kenapa disebut ruh? Sebab, setelah pemilih menjatuhkan pilihan dan mencoblos wajah atau nomor urut caleg lalu, setelah itu mereka (rakyat) hanya bisa memimpikan harapan mereka bisa terwujud dalam satu periode, atau harus menunggu dalam beberapa periode.

Setiap dari masing-masing yang dilantik akan mengemban amanah dan tugas yang tidak ringan. Setiap dari mereka telah memiki pengalaman dan rekam jejak kinerja. Ada yang baru masuk senayan dan ada juga yang sudah lama di Senayan.

DUA BARU, LIMA INCUMBENT

Rachmad Gobel baru kali ini masuk Senayan. Tapi langsung diamanahkan menjadi Wakil Ketua DPR RI. Tugas dan posisi ini sangat strategis, diharapkan bisa memberi penguatan dan prioritas pada pembangunan Gorontalo. Idah Syaidah Habibie juga baru kali ini masuk Senayan. Posisi Idah diharapkan akan memperkuat sinergi pembangunan dari pusat dan ke Provinsi Gorontalo. Elnino Mohi sudah masuk periode ketiga di Senayan, sebelumnya pada periode 2014-2019 berada di Komisi I DPR RI, dan sebelumnya pada periode 2009 – 2014 berada di DPD RI.

Di DPD sendiri, Gorontalo diwakili empat orang. Fadel Muhammad yang memasuki periode kedua di Senayan, sebelumnya bertugas di DPR RI. Abdurahman Bahmid yang juga sudah memasuki periode kedua di DPD RI. Rahmijati Jahya yang sudah memasuki periode ketiga di DPD RI. Dewi Hemeto yang juga sdh memasuki periode kedua di DPD RI.

DPR DPD

Dari ketujuh nama tersebut, baru Rachmad dan Idah yang masuk Senayan untuk kali pertama. Tiga lainnnya (Fadel, Bahmid dan Dewi) sudah masuk dua periode. Artinya sudah lima tahun di Senayan. Sedangkan Rahmijati Jahya dan Elnino sendiri telah memasuki tiga periode di Senayan. Artinya, Rahmi dan Elnino sudah 10 tahun bertugas di Senayan.

MENAGIH JANJI

Yang menjadi pertanyaan menarik adalah ; apa agenda dan janji mereka lalu selama kampanye? Dan bagi yang telah duduk di Senayan baik satu atau dua periode, apa yang telah mereka lakukan selama ini? Apa pula yang tidak sempat mereka lakukan? Adakah janji-janji mereka yang tidak bisa mereka kerjakan? Karena apa? Apa sebab mereka tidak bisa mengerjakan janji dan amanah itu?

Tentu setiap yang telah duduk selama satu atau dua periode, masing-masing memiliki alasan, dan tentu mencari-cari alasan untuk menjawab itu. Tapi, walaupun ada janji dan amanah yang tidak sempat mereka tunaikan, namun rakyat telah memilih mereka untuk kali kesekian, dengan harapan yang bertambah.

Memang, problem bagi legislatif adalah soal mekanisme pengawasan. Pengawasan bagi legislatif berbeda dengan pengawasan bagi eksekutif. Eksekutif harus menyampaikan janji dan visi-misi dalam dokumen perencanaan, lalu harus menyeimbangkan hal itu dengan kondisi fiskal daerah, harus menentukan skala prioritas yang harus dibiayai.

Eksekutif juga harus mengerjakan janji mereka dalam empat triwulan dengan konsekuensi pengawasan dari banyak lembaga terkait seperti BPK, BPKP, Ombusdman, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian hingga KPK. Secara periodik, eksekutif harus menyampaikan laporan kinerja kepada lembaga-lembaga pengawasan termasuk DPR/DPRD. Belum ditambah dengan pengawasan dari masyarakat.

Hal ini agak berbeda dengan pengawasan kinerja legislatif. Bahwa ada aturan untuk pengawasan kinerja, namun hampir tidak maksimal dalam hal penegasan untuk anggota legislatif itu bisa maksimal kinerjanya. Semua terangkum secara kolektif.

Bahwa misalnya ada anggota parlemen yang tidak pernah menyala lampu microphone selama satu periode, itu bisa dianggap “lumrah” dan “normal”. Sebab, hal ini bukan sebagai momen untuk mengganti antar waktu bagi si anggota tersebut. Apalagi hanya soal janji kampanye.

Seringkali juga ada alasan soal jatah komisi yang “basah” dan “kering”. Bagi yang berada di komisi “basah”, tentu akan banyak yang ia bisa layani dan lakukan. Tapi bagi yang berada di komisi “kering”, tentu perlu upaya yang tidak biasa dan upnormal untuk bisa memperlihatkan “kinerja” pada rakyat.

Sebagai lembaga representasi “suara”, tentu yang diharapkan bukan hanya “suara” anggota legislatif saja. Apalagi jika “suara” yang dimaksud adalah pernyataan di media. Bagi mereka, yang dibutuhkan adalah kerja-kerja taktis-strategis.

Pada konteks Gorontalp kekinian, sinergi antar wakil Gorontalo di Senayan diharapkan bisa maksimal. Untuk catatan sejarah sebelumnya, terlihat bahwa setiap wakil Gorontalo di Senayan berjalan sendiri-sendiri. Antara si A dan si B tidak saling padu, bahkan saling menjatuhkan, hingga saling klaim kerja untuk Gorontalo “saya yang usahakan ini, bukan dia”.

Padahal, kebutuhan Gorontalo saat ini adalah bagaimana wakil rakyat di Senayan bisa membantu maksimal pembangunan di Gorontalo. Sebagai contoh misalnya bagaimana semua wakil di Senayan secara kolektif mengupayakan tambahan dana alokasi khusus bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Termasuk mengupayakan program-program strategis dengan mitra komisi yang mereka tempati agar bisa dilaksanakan di Gorontalo.

KINERJA RENDAH

Harapan yang tinggi pada anggota parlemen di Senayan baik DPR maupun DPD memang sangat tinggi. Ekspektasi rakyat Gorontalo pada tujuh nama ini begitu besar. Nampak saat gegap gempita setelah pelaksanaan Pemilu yang baru lalu.

Namun, harapan tersebut seakan terlihat pesimis jika dibandingkan dengan kinerja DPR dan DPD dalam beberapa studi lembaga pengawasan parlemen dan laporan media, terlihat bahwa rekam jejak kinerja DPR maupun DPD sangat rendah.

Dalam studi Formappi, terlihat bahwa DPR adalah instansi dengan kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling rendah. Data KPK per 2018, nilai kepatuhan DPR hanya 21,46 persen. Artinya, hanya satu per lima lebih sedikit dari 536 anggota dewan yang melaporkan harta kekayaannya. Anggota DPR periode 2014-2019 juga memiliki catatan kasus korupsi cukup banyak.

Berdasarkan catatan tim riset Tirto.id, setidaknya ada 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap KPK. Di sisi lain, anggaran anggaran DPR selalu naik tiap tahun. Pada APBN 2015, alokasi anggaran untuk DPR mencapai Rp3,598 triliun, dan tahun ini sebesar Rp5,7 triliun.

Dari risalah undang-undang yang dipublikasikan dalam laman dpr.go.id, hingga April 2019, lembaga negara ini hanya menghasilkan 26 UU, termasuk di antaranya Peraturan Pengganti Perundang-Undangan yang disahkan menjadi UU; atau rata-rata lima UU dalam setahun. Jika dibandingkan periode sebelumnya 2009-2014, yang menghasilkan rata-rata 10 UU per tahun, kinerja DPR dari ukuran capaian legislasi jelas menurun hingga 50 persen.

Periode 2014-2019 bagi Formappi adalah kinerja terburuk DPR RI. Keburukan itu antara lain yakni produk legislasi sangat sedikit, pemborosan anggaran, beberapa diantara produk legislasi malah bermasalah dan masuk judicial review. Faktor kinerja buruk tersebut dikarenakan antara lain oleh banyaknya anggota parlemen yang absen saat pembahasan di DPR, pembahasan RUU yang berlarut-larut, defisit staf ahli yang memiliki kompetensi, tata kelola DPR yang tidak maksimal dan komitmen partai politik dalam mendorong anggotanya yang lemah.

Hal yang sama juga terlihat dalam kinerja pengawasan DPR RI pada proses pengangggaran yang kurang kritis terhadap apa yang diajukan pemerintah. Termasuk lemah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Dalam hal lain, terkait UU MD3 dan Tatib, untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, selama masa sidang 1, DPR RI sama sekali tidak melakukan tugas yang diamanatkan kepadanya.

Hal yang sama pula terjadi di DPD RI, dengan anggaran sebesar 1 triliun, DPD hanya menyumbang empat rancangan undang-undang dari total 55 rancangan undang-undang dalam prolegnas tahun 2019. DPD hanya menyumbang empat di antaranya, yakni tentang bahasa daerah, ekonomi kreatif, wawasan nusantara, dan daerah kepulauan. Dibandingkan menghasilkan kinerja, DPD hanya menghabiskan masalah pada friksi internal mengenai pergantian pimpinan.

MENEGASKAN AMANAH

Kita sebagai rakyat tentu memiliki harapan dan imajinasi bahwa ketujuh wakil di Senayan ini memiliki “taring” yang kuat. Bisa mengimbangi nama-nama besar yang sudah ada di parlemen senayan.

Pada periode lalu, beberapa anggota parlemen seperti Fahri Hamzah (walaupun ada kekurangannya), mendapat nilai yang baik di mata publik. Dia bisa tampil maksimal dalam posisi sebagai anggota legislatif. Di daerahnya, di Nusa Tenggara Barat, pemilihnya menyatakan tidak sia-sia telah memilihnya.

Hal ini tentu dirindukan oleh rakyat Gorontalo bagi ketujuh nama yang ada di Senayan saat ini. Tentu dengan pola dan metode yang tidak harus sama seperti Fahri Hamzah pada periode lalu. Banyak cara dan metode untuk “bertanggungjawab” pada ruh rakyat Gorontalo.

Karena itu, periode lima tahun kedepan, yakni 2019-2024, adalah periode pertanggungjawaban pada ruh rakyat Gorontalo. Bukan pada suara rakyat, baik itu yang telah dipilih ratusan ribu, maupun puluhan ribu.

Amanah yang sementara dipikul adalah harapan nyawa dan jiwa. Ini bukan persoalan elektoral lagi. Apalagi soal bagaimana memanfaatkan posisi di Senayan untuk kemudian mencoba peruntungan pada pemilihan eksekutif, apa itu Bupati/Walikota atau Gubernur nanti. Bukan itu. Ini soal pembuktian janji.

Tentu bagi diantara mereka bertujuh ada yang bercita-cita masuk ke kamar eksekutif, itu soal yang lumrah. Namun, buktikan dulu apa yang telah diperbuat, apa karya yang telah dicetak, dan apa yang telah membuat rakyat Gorontalo bangga.

Kita doakan agar mereka bertujuh bisa amanah, tidak lupa pada janji. Atau bagi yang tidak pernah berjanji, lakukanlah apa yang tidak membuat ruh-ruh rakyat Gorontalo menyesal telah memilih. Semoga setiap dari mereka terberkahi selalu.

You may also like

One thought on “WAJAH GORONTALO DI SENAYAN ; REKAM JEJAK KINERJA DAN HARAPAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *