Skip to main content

STAFSUS MILENIAL : PAJANGAN ATAU AGENDA?

Setahun lalu, Presiden mengangkat 7 orang staf khusus. Ketujuh orang tersebut berusia milenial.

Setelah mereka diangkat, ada dua staf khusus yang telah mengundurkan diri karena telah menjadi sorotan publik yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Devara.

Yang menjadi catatan adalah kenapa harus yang “milenial”, apakah karena kompetensi, atau yang lebih dari itu?

Sebagai catatan, di politik nasional dan juga lokal, kaum milenial masih diperlakukan oleh sebatas elektoral, obyek dan “garapan”. Masih pada batas itu. Padahal, milenial adalah juga potensi. Sehingga yang disebut sebagai potensi, tidak boleh diperlakukan sebagai voters saja, mesti lebih daripada itu.

Apakah Presiden memperlakukan milenial pada taraf memperkuat potensi atau hanya sekedar “menggarap”, dalam artian menunjuk beberapa orang dari kelompok usia tersebut sebagai representasi keberpihakan Presiden?

Spivak pernah beberapa belas tahun silam mengulas ini dalam pertanyaan “Can the subaltern speak?” . Pada konteks lain, Sorensen menyebut ini sebagai frozen-democracy. Kekurangan demokrasi adalah soal “representasi”. Apa yg Spivak maupun Sorensen tekankan adalah soal bagaimana mengatasi problem representase yang terjadi selama ini. Representasi dalam bentuk ; tanda dan kode.

Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pembenahan ini haruslah mulai dari level definisi, hingga level kode/tanda, dan teknis-operasinal. Agar representasi tidak sekedar “representasi”.

Kebutuhan perubahan sosial di Indonesia mensyaratkan keterwakilan kaum milenial bukan sekedar sebagai pemilih semata, tapi sebagai aktor perubahan itu sendiri. Sekaligus juga merumuskan kebijakan yang pro milenial.

Karena itu, perlu sesegera mungkin men-setup kembali agenda “menggarap” menjadi agenda yang lebih partisipatif.

Saya melihat ada beberapa hal yang perlu diseriusi dalam konteks milenial Indonesia hari ini;

Pertama, kita menghadapi kemungkinan bonus demografi di 10-15 tahun akan datang, kondisi kaum milenial yang ‘visinya’ masih berantakan perlu untuk disimulasi dan diberi arah. Kesiapan kaum muda yg memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan tinggi menjadi prasyarat untuk bisa survive di 10-15 tahun akan datang.

Kedua, ruang ekonomi kreatif yang selama ini ‘kosong’ sudah mesti diisi dan diwarnai. Ketiga, ruang politik yang sesak mesti diwarnai dengan visi yang ‘high politics’, bukan lagi untuk sekedar arena kontentasi perebutan resources.

Keempat, ruang kultural yang selama ini terbiarkan dan terkesan dijauhi kaum milenial, mendesak untuk mem-framing kembali gerakan kultural yang lebih holistik. Perilaku konsumtif kaum milenial sudah berada di ambang krisis. Belum lagi dengan mentalitas dan etika yang mulai keropos oleh tantangan zaman.

Kelima, isu regional yang selama ini diabaikan perlu untuk dirambah, posisi geopolitik Indonesia di kawasan Asean serta Asia Pasifik yang bisa kita sebut sebagai kawasan strategis untuk dikerangkai dan dikelola. Dalam konteks geopolitik tersebut, cakrawala kaum milenial masih dalam “tempurung” nusantara.

Keenam, isu gerakan sosial kaum milenial yang selama beberapa kepemimpinan terakhir terkesan pasif. Genting untuk menyegerakan agenda gerakan sosial sebagai medium untuk advokasi dan partisipasi kaum muda.

Ketujuh, naiknya angka kaum milenial yang terlibat di social media mesti dikelola untuk memperkuat agenda gerakan sosial baru untuk meningkatkan partisipasi politik kaum muda. Kesadaran sebagai masyarakat sipil yang rendah (hasil riset Indonesia Governance Index tahun 2014) perlu diseriusi, ini poin yang kritis di saat keterlibatan kaum milenial sebagai warga negara semakin turun. Kita memiliki indeks persepsi korupsi yang kurang bagus. Partisipasi kaum milenial yang aktif melawan korupsi termasuk rendah. Agenda penguatan integritas kaum muda perlu diseriusi.

Poin-poin diatas menurut saya perlu direnungkan dalam momentum “perayaan” milenial yang menduduki posisi strategis diatas. Apakah posisi-posisi tersebut hanya sekedar “menduduki” semata ataukah ada agenda yang akan didorong.

Misalnya bagaimana kebijakan yang dirumuskan Presiden adalah kebijakan yang milenial-mainstream. Lalu hal tersebur didorong ke daerah/lokal.

Hal ini penting untuk diseriusi agar pengangkatan kaum milenial di posisi staf khusus tidak sekedar hanya bagian dari “representasi”, tapi juga adalah agenda.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *