Skip to main content

SETELAH HARSO, ZAINUDIN DAN SANDI, LALU GORONTALO BAGAIMANA?

Koleksi Gorontalo di kabinet bertambah. Setelah Sandiaga Uno resmi masuk kabinet Jokowi, total tiga orang Gorontalo menduduki jabatan Menteri.

Sebelumnya, kursi Menteri bukan barang baru bagi Gorontalo. Dari semenjak Orde Lama, ada beberapa orang Gorontalo yang berhasil masuk kabinet.

ORDE LAMA

Pada awal setelah Indonesia merdeka, Ong Eng Die adalah orang dari Gorontalo yang pernah menduduki Menteri Keuangan di era Presiden Soekarno. Ong Eng Die menduduki jabatan tersebut selama dua kali, yakni pada Kabinet Amir Sjarifoedin (1947-1948) dan pada Kabinet Ali Sasfroamidjoyo (1953-1955). Ong Eng Die adalah salah satu penasehat ekonomi delegasi Indonesia pada saat perundingan Renville.

Di uang satu rupiah pada tahun 1954, tanda tangan Ong Eng Die menghiasi tanda pembayaran yang sah pada kala itu.

Ong Eng Die adalah kelahiran Gorontalo pada 20 Juni 1910. Dia meraih Doktor dari Universitas Amsterdam pada 1943.

Ayahnya, Ong Teng Hoen, menjabat sebagai Luitenant der Chinezen dari Gorontalo. Ia memimpin birokrasi sipil Tiongkok di Gorontalo sejak tahun 1924 hingga invasi Jepang pada 1942.

Ong Teng Hoen sendiri lahir di Manado pada 2 Januari 1874 dan menutup usia pada 8 Februari 1958 di Gorontalo. Ong Teng Hoen menikah dengan Soei Djok Thie Nio dan memiliki anak Ong Gien Seh Nio (1903-1963), Ong Gien Hoa Nio (1905-), Ong Gien The Nio (1907-1985), Ong Eng Die (1910-1999) dan terakhir Ong Eng Pien (1915-).

Pada tahun 1964 setelah tidak menjabat, Ong Eng Die pindah ke Amsterdam, Belanda. Dia dan istrinya yang berkebangsaan Jerman diberikan kewarganegaraan Belanda pada tahun 1967, ketika ia tercatat sebagai pengusaha di Belanda. Ong dan istrinya tinggal di Amsterdam sampai perceraian mereka pada tahun 1975. Setelah itu dia pindah ke Den Haag. Dari istrinya, ia memiliki dua putra.

ORDE BARU

Memasuki era Orde Baru, masuklah nama BJ Habibie. Habibie adalah lulusan Doktor dari RWTH Aachen Jerman. Habibie menduduki Mentri Riset dan Teknologi pada periode 1978 – 1998 di era Soeharto. Pasca Mentri, Habibie menjadi Wakil Presiden ke 7 dan akhirnya menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ke 3.

Ayah Habibie asal Gorontalo, namanya Alwi Abdul Jalil Habibie. BJ Habibie memang tidak lahir di Gorontalo, namun sebagai orang yang berdarah Gorontalo, ia begitu kental dalam memegang teguh prinsip dan adat Gorontalo. BJ Habibie mengalami masa kecil dan hingga dikhitan di Gorontalo. Saat menikah dengan Hasri Ainun Habibie, ia juga mengenakan pakaian adat Gorontalo.

PASCA ORDE BARU

Pasca Orde Baru, orang Gorontalo yang menduduki kursi Mentri adalah Adhyaksa Dault. Adhyaksa menjabat Menpora untuk tahun 2004 – 2009. Ibu Adhyaksa bernama Maryam Hadju. Hadju adalah salah satu marga di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Sewaktu kecil ia pernah hidup di Gorontalo kurang lebih dua tahun, sebelum kemudian pindah ke Palu lalu ke Jakarta. Adhyaksa pernah menduduki sebagai Ketua Umum DPP KNPI dan Ketua Gerakan Pramuka.

Masa setelah itu, masih di era SBY, orang Gorontalo yang menduduki jabatan Mentri adalah Fadel Muhammad dan Soeharso Monoarfa. Fadel menduduki Menteri Perikanan dan Kelautan, Soeharso menjabat Menteri Perumah Rakyat. Namun, keduanya hanya menjabat pada kurun waktu 2009 – 2011, tidak sampai menyelesaikan hingga akhir masa jabatan.

Pada masa setelah SBY, pada tahun 2014, orang Gorontalo yang menduduki kabinet adalah Rachmad Gobel. Rachmad Gobel menjabat dari tahun 2014 hingga 2015. Setelah itu, dia memilih jalur legislatif untuk pengabdian, dan kini menduduki sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2019-2024.

Di kurun waktu yang sama, Ignasius Jonan juga diberi amanah menduduki Menteri Perhubungan dari tahun 2014 – 2016. Lalu dipercayakan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia mulai tahun 2016 hingga kini. Ignasius adalah putra Paguat, salah satu kecamatan di Kabupaten Pohuwato, sebab kakek dan ayahnya adalah kelahiran Paguat.

SAAT INI

Setelah Jokowi menang di Pilpres 2019 silam, ada dua orang Gorontalo yang beroleh kepercayaan menjadi Menteri yakni Soeharso Monoarfa (Menteri PPN/Bappenas) dan Zainudin Amali (Menpora).

Mereka berdua menjabat hingga saat ini, bahkan dalam reshuffle kabinet Desember 2020, masuk nama Sandiaga Uno yang dipercayakan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, Sandiaga berhadap-hadapan dengan Jokowi saat Pilpres.

LALU APA?

Setelah berulang kali Gorontalo “bangga” dan bahkan “membusungkan dada” atas raihan jabatan mentereng level nasional itu, lalu apa yang menjadi bahan pikir kita bersama?

Pertama, harus diakui bahwa mereka semua menjadi Menteri bukan karena Gorontalonya, tapi karena upaya dan kerja keras sendiri. Ong Eng Die dan Habibie karena dianggap memiliki background keilmuan yang dibutuhkan kala itu. Mereka berdua sekolah doktor di Eropa karena kecerdasan mereka, karena biaya mereka sendiri.

Adhyaksa, Fadel, Rahmat Gobel, Harso, Zainudin Amali, Sandiaga Uno apalagi Ignasius Jonan, hanya kebetulan memiliki ayah dan ibu berdarah Goronao atau hanya pernah “numpang” lahir di Gorontalo.

Jadi, boleh dibilang mereka adalah kumpulan “kebetulan-kebetulan” yang beririsan dengan Gorontalo.

Mereka adalah petarung politik yang berskala nasional. Fadel dan Zainudin Amali misalnya karena menduduki jabatan strategis di Golkar. Soeharso Monoarfa karena menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Adhyaksa karena pernah menjabat sebagai pejabat teras PKS. Rahmat Gobel pun begitu, dia adalah salah satu Ketua di DPP Partai Nasdem. Sandiaga karena jaringan persahabatan dan bisnis serta backup partai Gerindra. onan pun karena track recordnya yang luar biasa sejak menjadi Direktur di BUMN.

Kedua, bukan karena “Gorontalo” artinya bahwa mereka menduduki jabatan itu bukan karena mereka adalah hasil kaderisasi politik lokal Gorontalo. Mereka adalah kader-kader politik yang lahir, tumbuh dan besar secara politik di Jakarta, sama sekali tidak bersentuhan dengan organisasi atau partai politik di Gorontalo.

Memang, ada Zain Badjeber yang menjadi politisi nasional, bahkan pernah menduduki jabatan Wakil Ketua di parlemen nasional. Dia memang merintis karir politik sejak dari Gorontalo. Tapi dia tidak pernah menduduki kursi Menteri.

Karena itu, menjadi catatan bagi organisasi dan juga partai politik di Gorontalo untuk mulai menata pola kaderisasi politiknya. Pola lama ; saling menggunting, menggergaji dan bahkan membunuh karir politik sesama politisi mesti ditransformasi menjadi saling support, saling dukung, saling bantu.

Ikhtiar baik itu sejalan dengan modal sosial kita ; tuturungiya, totolianga, depita, bilohe, huyula dan banyak ragam modal sosial lokal yang bisa ditransformasi menjadi modal sosial partai politik.

Ketiga, walaupun mereka bertiga yang kini duduk di kursi Mentri bukan sebagai “representasi” kader politik “murni” Gorontalo, tetapi ketiganya memiliki identitas sosial yang mestinya lebih kuat ikatannya dengan Gorontalo.

Ketiganya diikat oleh “marga” yang telah memiliki sejarah panjang pengabdian politiknya. Mereka bertiga mesti menyadari jika leluhur mereka adalah para tokoh Gorontalo yang pernah berkiprah, berdarah-darah demi Gorontalo.

Dalam konteks sosio-historis, marga di Gorontalo bukan saja penanda kelompok atau komunitas, tapi juga sebagai penanda nasab (garis darah). Pada garis darah itulah, kontribusi mereka mesti “ditagih”. Bukan untuk rakyat Gorontalo saja, tapi untuk penghormatan pada leluhur mereka. Juga sebagai rasa syukur mereka telah dilahirkan ke dunia ini melalui perantara garis darah Monoarfa, Uno dan Amali.

KEBANGGAAN SEMU?

Uraian mengenai sejarah elit Gorontalo yang meniti karir politiknya hingga bisa menduduki posisi strategis di partai politik pusat menjadi bahan refleksi bagi elit politik lain di Gorontalo.

Berbeda dengan rekrutmen dan kaderisasi elit politik dari daerah lain, rekrutmen dan kaderisasi elit Gorontalo masih berada pada konteks “individual”, belum konteks “komunitas”. Terlihat bahwa deretan nama diatas bisa menduduki posisi strategis karena peran individualnya, bukan karena komunitas, apalagi daerah.

“Klaim” Gorontalo biasanya baru saat elit-elit tersebut sukses menduduki posisi strategis di pemerintahan atau dunia usaha. Nanti pada saat berada di posisi strategis itulah barulah tokoh tersebut diklaim sebagai “wakil” Gorontalo. Sebelumnya, saat deretan elit tersebut berjuang menanjak, hampir tak ada upaya yang bersifat kolektif untuk membantu, mendorong dan saling memperkuat.

Beda halnya dengan rekrutmen elit dari Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan banyak komunitas-komunitas lainnya yang memiliki sejarah saling mendukung dan mendorong.

Kedepan, kontestasi elit politik baik Pemilu dan Pilkada, walaupun banyak meninggalkan kisah sedih, namun upaya untuk menjembatani komunikasi politik antar elit ini sangat dibutuhkan. Banyak agenda-agenda strategis nasional dan regional yang memerlukan soliditas elit pusat asal Gorontalo, tanpa itu elit sebagai “resources” hanya akan selesai pada “klaim-klaim” dan pada ujungnya hanya dilabeli dengan gelar-gelar adat (Pulanga).

Dalam menghadapi kontestasi 2024, tentu keberadaan elit Gorontalo yang berada di partai politik pusat semestinya melakukan beberapa hal ;

Pertama, menjaga stamina politik agar bisa terus eksis dalam merawat ingatan warga dengan menunjukkan kualitas, kompetensi dan diferensiasi serta inovasi dalam berpolitik.

Kedua, banjir informasi yang kini melanda masyarakat digital mestinya elit-elit Gorontalo yang ada di pusat bisa merumuskan dan mengambil langkah dalam mengawal gagasan serta agenda yang strategis dan memiliki diferensiasi dibandingkan elit lain.

Ketiga, menjaga diri dari hal-hal yang negatif terutama yang memiliki konsekuensi hukum seperti korupsi dan pidana lainnya. Dan keempat, membangun dan melebarkan jaringan lebih kuat dan merata ke seluruh nasional.

Hal-hal diatas penting untuk jadi perhatian agar elit-elit Gorontalo tersebur bisa terus bertahan dan bahkan bisa memperkuat basis sosial-politiknya.

Kita tentu sedang menunggu bagaimana kontestasi elit yang sedang terjadi (walaupun dalam masa krisis seperti sekarang ini), bisa melahirkan formasi politik baru.

Sebab, apa yang sedang terjadi sekarang ini bisa jadi ajang seleksi bagi pemimpinan nasional kelak. Publik nasional tengah menunggu siapa yang paling menonjol kepemimpinanya di tengah krisis sekarang ini. Sebab, jika di tengah krisis saja seorang elit bisa memimpin dengan luar biasa, tentu akan mudah bagi dirinya untuk memimpin di saat normal.

Formasi elit baru pasca krisis ini tentu bisa menjadi momentum bagi elit lokal
Hal itu akan erlihat dari bagaimana elit Gorontalo menyikapi krisis saat ini. Formasi elit pasca krisis inilah yang akan menjadi gambaran dan peta politik menuju 2024 kelak.

Tentu masih banyak momentum yang akan dilewati nanti, namun jika banyaknya momentum hanya lewat begitu saja, maka peluang bagi elit Gorontalo untuk masuk di radar politik tahun 2024 akan pudar dengan sendirinya.

Karena itu, kita akan menunggu sejauhmana kemampuan elit Gorontalo yang ada di pusat bisa menjadi warna tersendiri di jagat politik Indonesia. Semoga diantara para elit Gorontalo tersebut tidak hanya menjadikan politik sebagai agenda rutin belaka, yakni hanya peristiwa dari pemilu ke pemilu saja.

Demikian pula bahwa jabatan strategis yang sedang diemban hanya untuk menambah daftar riwayat hidup serta menambah pundi-pundi finansial, hal itu tentu hanya akan mengundang imbas negatif bagi diri, dan Gorontalo pada umumnya.

Dalam idiom lokal, jabatan tidak semestinya hanya untuk “tilapulo” dan “tilangulo”. Harus ada upaya yang luar biasa, revolusioner, yang harus dilakukan elit-elit Gorontalo untuk negeri ini, khususnya negeri dimana garis darahnya berada. Mereka tak bisa mengelak dari “kebetulan-kebetulan” itu, sebab “dodome” kultural dan biologis mereka tertatam di Gorontalo.

Gorontalo kini masih terjerat dengan kemiskinan dan kemelaratan. Masih banyak warga Gorontalo yang kini menghuni papan “Desil Satu”. Tentu hal ini tak bisa dibiarkan pada Pemerintah Daerah saja untuk menannggung beban. Sudah saatnya elit-elit Gorontalo yang kini menduduki jabatan strategis tersebut untuk bahu-membahu bersama Pemerintah Daerah dalam membangun Gorontalo.

Peluang yang ada telah terhampar melalui “kursi-kursi” Menteri diatas. Ada pula deretan elit yang menduduki jabatan strategis di Parlemen seperti Rahmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI) dan Fadel Muhammad (Wakil Ketua MPR). Sisanya adalah Elnino Mohi, Idah Syaidah, Dewi Hemeto, Abdurrahman Bahmid, dan Rahmiyati Jahya. Mereka adalah wajah Gorontalo di pentas nasional.

Waktu tinggal empat tahun lagi jelang Pemilu 2024. Kita tak bisa memperkirakan komposisi elit nasional di kala itu. Semua masih sangat dinamis.

Lapisan kedua elit kita di pentas nasional belum terlihat stabil, sedangkan lapis satu elit kita sudah memasuki usia yang menghampiri 70 tahun. Tentu, persiapan regenerasi harus dipikirkan, jika tidak maka kita akan mengalami kekosongan elit nasional dari Gorontalo yang akan menduduki jabatan strategis di level nasional.

Kedepan, momentum “kebetulan Gorontalo” mesti diakhiri, formasi elit baru yang lebih energik harus dibangun dengan rapi, disupport mati-matian. Rahim politik Gorontalo harus “dikuret” agar bisa menghasilkan formasi elit politik yang memang benar-benar bisa melahirkan elit murni dari proses kaderisasi politik Gorontalo.

Jika itu terjadi, maka kebanggan bukan lagi kebanggaan yang semu, tapi kebanggaan yang bermartabat.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *