Skip to main content

RACHMAT GOBEL, RUSLI HABIBIE, DAN GORONTALO KITA

Rachmat Gobel (RG) dan Rusli Habibie (RH) adalah turunan dari tokoh yang memiliki sejarah pengabdian panjang di Gorontalo. Keduanya menyandang marga yang memiliki ikatan kekerabatan yang erat. Habibie dan Gobel bukan saja marga, tapi juga sebagai simbol keteladanan tentang leluhur Gorontalo. Banyak pembesar-pembesar masa lampau Gorontalo menyandang marga ini, selain banyak marga lainnya.

Hubungan keduanya mulai dinamis sejak perhelatan Pemilu tahun 2019 silam, sejak Rachmat Gobel bersaing dengan Idah Syaidah Habibie. Walaupun keduanya sama-sama meraih kursi parlemen, tetapi antara RG dan RH tetap dalam hubungan yang sangat tegang.

Ketegangan hubungan keduanya turun hingga ke pendukungnya masing-masing. Hingga saat ini, media sosial dipenuhi oleh saling menanggapi diantara kedua belah pihak.

Keduanya, termasuk pendukungnya, saling menjaga jarak. Sebelum ada imbauan social distancing pada protokol Covid-19, protokol ini telah diterapkan oleh kedua kubu. Karena faktor kepemilikan resources yang tak terbatas, keduanya bisa mengendalikan opini hingga terjadi pembelahan yang begitu tajam hingga di tingkat bawah. Pilihannya sangat biner, sangat terbatas. Sampai saat ini, kubu politik lokal masih bersumbu pada keduanya. Belum ada kubu atau faksi lain yang bisa menjadi alternatif dari dua kubu ini.

Harus diakui, untuk kelangsungan demokrasi yang substantif, sikap kritis yang ditunjukkan oleh kubu RG terhadap kebijakan yang dibuat oleh kubu RH, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo cum Partai Golkar, akan bisa memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri.

Sebab, peran kritis kubu RG yang dalam hal ini dipraktekkan secara praktis oleh Partai Nasdem adalah sesuatu yang lumrah, normal dan wajar dalam kacamata political science. Bahwa telah terjadi perimbangan kekuasaan politik.

Selama ini, dalam sejarah politik lokal, belum ada partai yang secara gigih lebih dari setahun yang mampu menunjukkan sikap oposisi terhadap kebijakan eksekutif di Gorontalo. Partai Nasdem dalam hal ini yang menjadi saluran politik RG, telah memerankan hal tersebut secara normatif. Praktik dinamis seperti ini pernah diperankan oleh Ahmad Pakaya dan Fadel Muhammad pada awal tahun 2000 an silam, walaupun keduanya berada dalam satu biduk partai Golkar.

Di lain pihak, RH yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo sekaligus sebagai Gubernur Gorontalo, selama dua tahun terakhir menunjukkan respon yang luar biasa atas kritik yang dilayangkan. Baik itu melalui perbaikan kinerja langsung, maupun jawaban standar-normatif yang dilakukan oleh pimpinan unit teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertanyaannya, apakah dinamika ini baik atau tidak untuk Gorontalo? Dinamika ini akan menjadi positif jika menjadi “sekolah politik” bagi semua kalangan tentang bagaimana kebijakan direncanakan, dirumuskan, dijalanakan serta dipertanggungjawabkan. Momentum ini jarang terjadi di Gorontalo. Apa yang terjadi selama ini menjadi pelajaran bagaimana pula memerankan sikap kritis terhadap semua kebijakan yang dianggap melenceng dan merugikan rakyat.

Dinamika ini akan berakibat negatif jika misalnya adu argumen di media maupun forum publik disampaikan dengan kadar yang “low politics”, artinya publik hanya dipertontonkan perkelahian argumen yang asal bunyi, dan bahkan masuk ke kategori “nyinyir. Saling balas argumen hanya ditujukan agar tidak kehilangan muka dihadapan publik. Lebih parah lagi jika saling balas argumen hanya ditujukan agar terkesan “die hard” di hadapan bos, bukan dalam rangka saling menegaskan argumen yang prinsip melalui penyampaian fakta, data yang basis logikanya semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Selain perspektif saling mengoreksi diantara keduanya, ada juga perspektif lain yang bisa diketengahkan, misalnya perspektif dulohupa dan lamahu. Keduanya selain memiliki kemampuan untuk saling “menihilkan” dan “meniadakan”, juga memiliki kemampuan untuk saling bergandeng tangan.

Kemampuan bergandeng tangan ini telah dipraktekkan keduanya pada saat mereka dalam proses membangun karir masing-masing. Tanpa praktek “bergandeng tangan” dengan orang lain, keduanya tentu tidak akan mencapai posisi dan status seperti saat ini. Hal ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi keduanya selain saling berlawanan.

Di politik Indonesia, hal ini bukan barang baru. Inovasi politik semacam ini telah dipraktekkan Jokowi dan Prabowo setelah pemilihan Presiden tahun 2019 lalu. Bagi kalangan yang serius dengan penguatan tata pemerintahan, hal ini dianggap tidak konsisten dengan tata pemerintahan liberal yang mengharuskan adanya kontestasi. Tetapi dalih untuk mendorong kemajuan bangsa, perjumpaan politik ini sangat dibutuhkan.

Demikian pula untuk Gorontalo saat ini, Gorontalo yajg kini masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi menjadi alasan utama agar konsolidasi elit bisa segera terjadi. Kini, posisi strategis Rachmat Gobel di DPR RI mesti dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi termasuk Kabupaten/Kota agar bisa membantu “urusan-urusan” di pusat agar bisa cepat dan lebih fokus ke Gorontalo. Hal yang serupa juga bisa “memanfaatkan” Fadel Muhammad, Suharso Monoarfa, Zainudin Amali, Sandiaga Uno yang kini menduduki jabatan stategis di pusat. Termasuk anggota DPR dan DPD asal Gorontalo lainnya.

Hari ini, tantangan Gorontalo luar biasa. Selain menghadapi dampak pandemi yang telah merobohkan sendi-sendi ekonomi lokal, ancaman bencana alam juga mulai tampak di awal tahun ini. Sehingga upaya untuk melakukan konsolidasi politik sangatlah urgen untuk mulai diinisiasi.

Pada kondisi yang kritis seperti sekarang ini, solid saja belum tentu bisa mengelola ancaman dan tantangan di depan mata, bagaimana jika terus bertikai?

Tentu ini adalah momentum bagi rakyat Gorontalo secara keseluruhan untuk bisa mempelajari bagaimana elit politik di Gorontalo dalam mengelola dinamika yang ada, apakah dinamika yang tegang ini semata-mata memang kontestasi dalam rangka menyehaterahkan rakyat ataukah hanya untuk memuaskan hasrat dan sentimen emosional karena ingin menguasai resources tanpa batas?

Semua hal itu tentu bisa akan menjadi catatan sejarah bagi rakyat Gorontalo hari ini dan akan datang. Akankah periode politik ini menjadi catatan emas bagi peradaban Gorontalo ataukah hanya jadi sejarah buruk yang akan diingatkan dalam setiap nasehat bagi generasi masa depan bahwa ; “jabolo dudu’a wolo hepohutuwo li tatiye politisi yilalu ma’o ta hitumula to tawunu 2019 – 2024, ma sambe lo rusa Hulondalo woli tatiye boyito”.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *