Skip to main content

PELAJARAN DEMOKRASI KITA

Publik memilih pilihannya berdasarkan beberapa variabel umum ; (1) kinerja, (2) image, (3) background pemilih itu sendiri baik itu demografi maupun sosio-kultur, (4) gagasan kandidat, (5) harapan publik.

Publik memilih berdasarkan bandul, jika bandul variabel diatas menguat di salah satu kutub, maka kutub itu akan memperoleh limpahan suara yang banyak. Di Indonesia, banyak kasus kegagalan meramu performance yang disebabkan oleh ketidakmampuan meramu variebel diatas menjadi kemasan yang menarik.

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil adalah contoh kepala daerah yang mampu meramu hal itu lalu ditampilkan melalui media cetak, termasuk media tradisional berdasarkan pembacaan terhadap keinginan publik. Bukan karena mereka pernah jadi Walikota atau Gubernur saja. Tapi dia berhasil mengemas itu sesuai harapan publik secara nasional.

Pertanyaannya, ada banyak kepala daerah di Indonesia yang mengawali perjalanan politiknya dengan gagasan yang sedemikian canggih dan luar biasa, tapi saat menjalankan amanahnya malah tampak sempoyongan menghadapi dinamika sosial-politik.

Hal itu tidak lain karena kapasitas politik secara individual yang memang belum tangkas di cuaca politik daerah apalagi nasional. Kapasitas terbatas itu semakin redup dengan semakin lemahnya organ politik pendukungnya yang tidak diperkuat seperti jaringan tim sukses hingga partai politik.

Bahkan, dibeberapa daerah, organ pendukung malah tidak bisa berbuat banyak karena tidak siap dalam konteks kelembagaan politik yang bisa mendukung secara penuh, malahan hanya membuat riuh media sosial dengan postingan bernada kecewa, sedih, lepas tanggung jawab dan penyesalan.

Berkaca dengan pengalaman ini, tentu saja pelajaran berdemokrasi bukan hal yang bisa dipelajari satu atau dua tahun saja, tapi untuk waktu yang cukup panjang.

Bagi setiap pemimpin, calon pemimpin dan yang mau memimpin lagi, karakter personal mesti disesuaikan dgn harapan publik, bukan sebaliknya, publik dipaksa mengikuti karakter diri kandidat/pemimpin. Kapasitas politik individual mesti diasah semenjak dini, bukan pada saat memiliki modal (dana) yang banyak lalu merasa diri mampu mengelola pemerintahan atau hanya bermodalkan elektabilitas.

Bagi kelas menengah (aktifis, akademisi dan kalangan masyarakat sipil lainnya), bahwa perjuangan politik tidak semata meng-klik dan memposting di berbagai media sosial. Bahwa itu sebagai agenda new social movement adalah baik, tapi sangat penting pula untuk merumuskan agenda yang lebih operasional dan strategis melalui kelembagaan masyarakat sipil yang lebih terstruktur, bukan kelembagaan yang encer. Banyak perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini bergerak dan berjuang secara sporadis, tiba saat tiba akal, dan semua dikesankan darurat tanpa dasar perencanaan yang lebih baik.

Bagi warga, pengalaman ini sungguh berharga, yakni saat harapan tidak sesuai kenyataan. Dinamika politik Indonesia yang dikangkangi berbagai lapisan kartel menjadi serius untuk diimbangi oleh pengorganisasian warga untuk lebih emansipatif. Prinsip kewarganegaraan yang cinta bangsa dan tanah air saat ini diuji oleh kebejatan moral politik yang berada dalam kondisi darurat.

Desa sebagai ruang politik warga tidak bisa dipandang sebagai organ kecil dari sebuah negara. Desa mesti menjadi arena politik perjuangan emansipatif warga untuk membebaskan dari tirani kartel politik yang telah berurat dan berlumut di bangsa ini.

Jika selama ini, Desa hanya dipandang sebagai komponen untuk mempermudah mobilisasi politik warga dalam kepentingan kartel, itu semua mesti diputus dan dipadamkan. Sangat penting untuk mengobarkan semangat cinta bangsa dan tanah air dalam konteks kewarganegaraan yang aktif, bukan lagi pasif.

Semoga dengan pelajaran berharga ini, kita bisa belajar, merawat harapan, dan mengelola kekecewaaan dengan lebih reflektif.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *