Skip to main content

BENARKAN GORONTALO RAWAN TERORISME?

Saya tak yakin dengan argumen bahwa Gorontalo rawan terorisme atau rawan menjadi tumbuh berkembangnya paham radikal.

Ribut-ribut soal tertangkapnya teroris di Pohuwato, termasuk beberapa kali penangkapan sebelumnya tidak mesti menjelaskan bahwa daerah ini rawan terorisme/radikalisme.

Sederhana saja memahami ini menurut saya. Tak perlu teori yang rumit untuk memahami Gorontalo. Orang-orang di desa saya kira memiliki perangkat “pongorasa” yang kuat dalam deteksi dini teroris di Gorontalo.

Apa itu pongorasa? Pongorasa itu semacam local feeling yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif. Mereka memiliki perangkat pemahaman akan kampungnya. Misalnya jika ada orang baru di suatu kampung, pasti akan ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang muncul, misalnya “tita ta bohali le dungga mayi botiye?” Atau “mali wutato lita taliye boti..?”. Biasanya akan ada penelusuran soal masab atau garis darah dari orang tersebut, berikut tentang aktifitasnya. Perangkat deteksi dini ini biasanya banyak dimiliki orang-orang di desa (kampung).

Kenapa begitu? Sebab, tipe desa di Gorontalo memiliki kekerabatan yang cukup kuat. Di hampir semua desa di Gorontalo, rata-rata warga desanya “mootawa”, atau bahkan lebih dalam “onuhe”. Kekerabatan atau biasa disebut Ngala’a ini adalah sistem sosial yang masih kuat di Gorontalo.

Ngala’a di Gorontalo biasanya berkembang berdasarkan marga, kalau marga berarti nasab (garis darah), baik melalui garis ayah maupun ibu.

Pengenalan lebih detail biasanya hingga “mahemo karaja toutonu”, “lonika wolita”, dan “ma tola-tola toutonu”. Semuanya akan diidentifikasi secara detail.

Nga’laa dan berikutnya Motolo Ngala’a (memiliki semangat berkeluarga), akan menjadi sistem sosial yang menjadi instrumen teknis untuk mengenali dan memahami tentang “orang baru” di desa.

Sayangnya, perangkat sistem ini mulai kehilangan daya deteksinya di kampung-kampung yang mulai membuka diri untuk dibangun perumahan-perumahan. Perumahan biasanya saling mengenal tapi memiliki tingkat interaksi yang rendah. Di masyarakat yang interaksi rendah, biasanya teroris itu bisa tinggal selama sekian lama tanpa bisa dideteksi.

Pertanyaan berikut yang harus dijawab adalah mengenai ketangguhan ideologi masyarakat Gorontalo, mungkinkah akan terpapar dengan ideologi radikal? Bisa ya dan tidak. Bisa ya jika misalnya interaksi sosial orang-orang yang terpapar tidak pernah dengan Ngala’a nya, lebih tinggi interaksinya dengan orang-orang diluar Ngala’a nya.

Sebab, Ngala’a itu bisa menjadi benteng ideologi yang tangguh, karena di dalamnya ada perangkat saling mengingatkan juga mengawasi. Misalnya kita sering mendengarkan orang-orang yang dituakan dalam keluarga selalu mengatakan “nde delo podungohu uti”, “nandi poli yio wa”, atau “nde de mootawa poli”.

Di dalam Ngala’a ada juga terkandung modal sosial kuat Gorontalo seperti “dudula” (saling mendekat) yang artinya tidak ada jarak yang lebar antar masyarakat, wajib berinteraksi. Ada pula “bilohe” (saling melihat atau memperhatikan, bisa menyayangi). Di Gorontalo ada pula yang disebut “depita” artinya saling memberi antar warga.

Dari tiga modal sosial itu saja, pengenalan terhadap yang “asing” dalam artian apakah itu paham radikal atau bisa saja teroris, akan mudah terdeteksi.

Di Gorontalo ada juga struktur adat yang kuat seperti buwatula towulongo yang menjadi infrastruktur yang bisa memproteksi paham-paham “asing”, dalam kata lain ideologi transnasional yang selama ini dianggap radikal/konservatif.

Selain itu, ada juga tradisi-tradisi kuat seperti aruwa, dikili, hundingo, pate, beati, tuuna, dan lain-lain yang menjadi tempat orang berkumpul, saling mengidentifikasi, dan saling mengingatkan.

Makanya bisa terlihat sejauh ini jika ada paham-paham yang berada diluar norma lokal Gorontalo akan cepat terendus dan bahkan tidak terterima di masyarakat. Coba simak bagaimana nasib Gafatar, Ahmadiyah, HTI di Gorontalo yang berumur pendek. Termasuk paham-paham yang diidentifikasi oleh MUI sebagai aliran sesat.

Di tingkat desa, proteksi akan paham-paham begitu cukup kuat karena banyak deretan aktor lokal yang legitimasinya cukup kuat seperti Imamu, Sara’a Da’a, dan tokoh-tokoh adat lainnya.

Memang ada hasil survey yang pernah dilakukan oleh BNPT pada tahun 2017 tentang Gorontalo berada pada peringkat kedua yang berpotensi radikal, sayangnya hasil survey ini tidak menjelaskan secara detail tentang aspek metodologisnya. Misalnya, sebaran responden antara rural dan urban seperti apa, lalu sebaran pendidikan, pekerjaan, dan termasuk background dari responden lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, survey adalah snapshot pada masa ketika pengambilan data dilakukan. Artinya jika perangkat metodologisnya kuat, itupun hanya bisa memotret keadaan pada saat itu saja, tidak bisa digeneralisir pada masa yang lain, apalagi jika data tersebut sudah tiga tahun berlalu.

Karena itu, argumen tentang penangkapan teroris di Gorontalo lalu menyandarkan pada data survey tahun 2017 tidak bisa dianggap kuat. Satu karena datanya bersifat snapshot (terlepas dari kekuatan metode risetnya), yang kedua karena tidak membaca data etnografis tentang masyarakat Gorontalo, khususnya tentang karakter, sistem sosial, modal sosial, kelembagaan dan banyak hal lainnya yang tidak bisa ditangkap secara kuantitatif oleh survey persepsi.

Tentu, bahwa penangkapan teroris di Gorontalo perlu diwaspadai, tapi perlu diingat bahwa setiap penjahat dan perilaku kejahatan selalu akan mencari tempat aman untuk bersembunyi, atau menyembunyikan diri. Bisa jadi, teroris berada di Gorontalo bukan karena ingin menyebarkan pahamnya, tapi karena mereka menganggap daerah ini aman untuk bersembunyi.

Berbeda kita memaknai niat teroris berada di Gorontalo untuk menyebarkan atau hanya berada sementara di Gorontalo untuk bersembunyi.

Namun, memang kewaspadaan dini perlu digalakkan. Penangkapan teroris sebenarnya adalah momentum terbaik untuk memperkuat kembali Ngala’a, modal sosial yang ada, memperkuat kembali kelembagaan sosial di tingkat lokal.

MEMPERKUAT DESA

Gorontalo memiliki lebih dari 600 desa dengan kesamaan kultural yang hampir mirip. Memperkuat desa dengan memperkuat kelembagaan desa menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah penyebaran radikalisme di Gorontalo.

Ssbagai contoh, pada September lalu, UNG bekerjasama dengan Kementrian Desa PDTT, BNPT dan BPIP serta Pemkab Pohuwato meluncurkan FORPEACE (Forum Pemuka Agama Cinta Desa), FORPEACE ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi antar tokoh desa dalam rangka membangun toleransi, keberagaman dan penghayatan pada nilai-nilai Pancasila. Forum ini juga bagian dari deteksi dini atas potensi radikalisme dan konflik di tingkat desa. FORPEACE mengambil lokus Desa Banuroja sebagai desa yang dianggap maju dalam mengembangkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman.

Selain sebagai forum komunikasi antar tokoh, FORPEACE juga ditujukan untuk mencapai tujuan 16 dalam SDGs yang kemudian oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dijabarkan lebih detail pada Permendes 13 Tahun 2020 mengenai SDGs Desa dengan menambahkan satu tujuan yakni Tujuan 18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Agenda memperkuat desa tidak bisa hanya dipandang dalam satu perspektif saja, misalnya hanya pada sisi ekonomi semata, tapi apalah artinya dengan gelontoran dana desa bermilyar-milyar jika kedamaian di desa hanyalah semu, apalagi jika pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas namun hal-hal yang bersifat kultural terabaikan, sebagai contoh jika mengabaikan berkembangnya paham radikal di desa.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *