Skip to main content

BAGAIMANA PRAKTEK TOLERANSI DI GORONTALO?

Dalam seminggu terakhir, wacana soal toleransi banyak diperdebatkan. Mulai dari soal ucapan hari raya, hingga bagaimana sebaiknya toleransi dipraktikkan.

Di Gorontalo sendiri, soal toleransi bukan hal baru. Praktik toleransi di Gorontalo telah berurat dan berakar, serta memiliki catatan sejarah yang lama. Di Gorontalo, toleransi bukan wacana “impor”. Toleransi di Gorontalo bersumber dari kebiasaan dan laku spiritual lokal.

Terkait dengan hubungan antara agama, belum pernah ada sejarah konflik agama di Gorontalo. Memang pernah ada kejadian sentimen keagamaan di tahun 1992, yakni protes warga terkait kekeliruan oknum yang menggunakan kertas fotocopy yang bertuliskan ayat al Qur’an untuk membungkus sesuatu di tokonya. Namun, itu hanya terkait dengan oknum, bukan sikap kolektif.

Selain itu, praktik toleransi berjalan normal dan bahkan hidup. Terlihat di desa-desa yang memiliki banyak penduduk non muslim seperti Londoun, Karangetan, Kaaruyan, Banuroja dan banyak desa-desa yang memiliki keragaman, tidak ada praktik intoleransi yang terjadi seperti di daerah lain. Kehidupan antar agama di desa-desa tersebut terbukti bisa berjalan secara normal selama puluhan tahun. Agama-agama berdampingan tanpa ada sentimen yang berlebihan.

Apa yang menyebabkan praktik toleransi di Gorontalo berkembang dan terus bertahan?

Ada basis nilai di Gorontalo yang memperkuat itu, misalnya huyula (kerja sama sosial tanpa pamrih, ikhlas berkorban, dan mendahulukan kepentingan bersama). Secara umum, hal itu diikat dengan awota atau persaudaraan. Dalam awota adalah kesatuan rasa dalam hidup bersama. Selain itu ada pula tolianga (kasih sayang) yang ikut memperkuat rasa persaudaraan itu.

Nilai lain adalah karena faktor pengetahuan lokal mengenai keadilan, penghormatan, dan penghargaan yang mengikat antar sesama serta menjadi basis perilaku. Intoleransi biasanya lahir dari ketidakadilan dalam distribusi ekonomi, hal ini terjadi tidak terjadi di Gorontalo. Ada keadilan dalam ekonomi yang dipraktikkan selama ratusan tahun. Warga non muslim tetap beroleh hak sesuai dengan kerjanya. Tidak ada sentimen negatif dalam distribusi ekonomi.

Di Gorontalo ada prinsip Tayade yang menjadi basis distribusi ekonomi. Tayade adalah semangat berbagi, berkeadilan dan keikhlasan. Dalam keseharian orang Gorontalo, semangat Tayade sangat terawat, misalnya jika ada hajatan satu keluarga, maka keluarga yang lain biasa mendapat hadiah makanan. Begitu juga dalam praktik pertanian dan perkebunan, semangat berbagi itu dipraktikkan.

Untuk penanganan konflik sosial, baik pada skala mikro dan makro, dikenal namanya dudula (saling mendekat). Karena Gorontalo memiliki kekerabatan yang berbasis marga, dan di setiap marga ada yang dituakan, seringkali yang akan turun adalah tetua-tetua dalam kelompok keluarga tersebut untuk menangani masalah atau minimal melokalisirnya. Bahwa di Gorontalo tidak ada konflik, namun pola penanganan lebih cepat karena menggunakan jaringan kekeluargaan untuk bisa meminimalisir. Demikian pula hubungan antar agama, tetua-tetua yang akan saling berbicara dari hati ke hati untuk menangani. Penanganan itu dimediasi melalui forum informal yang disebut dengan dulohupa, yang menjadi tempat negosiasi, diskusi dan saling terbuka.

Hubungan itu semakin erat karena ada instrumen lain yang disebut dengan bilohe (saling memperhatikan), misalnya jika dalam satu lingkungan, sesama warga saling memperhatikan keluarga lainnya utamanya jika salah satu keluarga memiliki kekurangan. Jika ada yang kurang, maka selain Tayade, ada juga depita (saling mengantarkan) apakah itu makanan atau bahan pangan untuk keluarga yang kekurangan bahan pangan.

Secara lebih makro, toleransi di Gorontalo berbasis pada prinsip tolopani. Tolopani adalah semangat untuk saling menghargai, memuliakan sesama manusia tanpa membedakan identitas masing-masing.Di Gorontalo, dalam praktik politik, walaupun Islam adalah agama mayoritas, tapi memberi ruang politik pada politisi beragama lain tetap ada. Dalam banyak kasus, banyak anggota legislatif terpilih dari non muslim.

Kenapa praktik toleransi di Gorontalo beroperasi secara aktif? Sebab, di era kolonial hingga pasca kolonial, warga Gorontalo banyak belajar soal ketidakadilan yang dipertontonkan kolonial.

Dulu, kolonial membedakan secara tegas relasi Gorontalo versus Minahasa. Belanda memisahkan hal ini dengan menggunakan agama sebagai batas pemisah. Dalam banyak catatan statistik, jumlah sekolah di Gorontalo yang dibangun kolonial lebih banyak di Minahasa dibandingkan Gorontalo. Begitu pula dengan pelajar yang dikirim ke Jawa untuk sekolah lanjut, lebih banyak Minahasa dibandikan Gorontalo. Termasuk penempatan elit politik dan distribusi ekonomi.

Dalam waktu yang cukup panjang (1800 – 2000), perbedaan itu memang sempat menjadi “narasi kebencian” antar etnis dan agama, namun katup kebencian itu tidak meletup karena prinsip tolopani di Gorontalo. Tolopani yang kental dengan “memaklumi” dan “pemakluman” menjadi semangat dasar bagi warga Gorontalo untuk mencari jalan dan celah agar narasi kebencian itu tidak meruncing.

Pemekaran daerah pasca Orde Baru menjadi kanal untuk menurunkan tensi yang menjurus pada praktik intoleransi. Awal tahun 2000 an, Gorontalo menjadi Provinsi. Narasi intoleransi pun disetop. Pasca itu, setelah Gorontalo menjadi Provinsi, tak ada dendam maupun kebencian. Yang ada hanyalah penghargaan dan penghormatan. Tidak ada darah yang menetes, atau minimal perusakan rumah ibadah. Semua berjalan secara harmonis.

Pertanyaan yang lebih lanjut adalah sampai kapan toleransi ini bekerja dan dipraktikkan? Pada batas mana toleransi bisa dijalankan? Apa yang bisa mengganggu toleransi di Gorontalo?

Syarat toleransi yakni penghargaan. Tanpa itu toleransi akan menurun kadarnya. Kebencian akan meruncing dan bisa dimobilisasi oleh isu identitas jika ketentuan soal distribusi ekonomi dan politik tidak bisa diatur secara lebih adil. Biasanya, narasi soal kebencian akan muncul jika ada hak-hak ekonomi kelompok mayoritas yang dipreteli. Ada juga perilaku negatif oknum minoritas yang kemudian dilabeli jadi perilaku kolektif agama atau suku tertentu. Hal ini biasa yang mulai memperuncing kebencian personal menjadi kemarahan kolektif.

Yang perlu diatur adalah soal penguasaan secara monopoli ekonomi. Biasanya, monopoli jika tidak disertai oleh distribusi yang adil dan penghargaan, malah akan membawa pada kondisi yang mempertajam persaingan. Semangat untuk memperebutkan sektor ekonomi perlu diatur secata lebib harmonis, agar tidak ada yang terlalu “serakah” dalam pengelolaan, apalagi hanya mementingkan ras dan agama tertentu. Jika penghargaan pada batas, insting dan penguasaan bisa dikelola dengan baik, maka toleransi bisa bertahan secara jangka panjang. Pada saat sekarang, memang mulai terlihat ada upaya saling menguasai dan mendominisi basis industri dan alat produksi, hal ini bisa berbahaya jika tidak berbasis pada prinsip keadilan. Hal ini yang akan mulai menjadi bibit kebencian dan mengarah pada provokasi anti A dan pro B.

Secara umum, praktik toleransi di Gorontalo tidak melulu soal agama saja, namun meruoakan bentuk rasa hormat dan penghargaan terhadap ragam budaya dan hak asasi manusia secara universal. Toleransi bukan saja sebagau kewajiban moral, namun menjadi syarat hukum bagi individu. Toleransi di Gorontalo bersumber dari pengetahuan lokal yang berbasis spiritual, yang memang mengharuskan keadilan, kesetaraan dan keikhlasan menjadi pilar penting dalam kehidupan.

You may also like

One thought on “BAGAIMANA PRAKTEK TOLERANSI DI GORONTALO?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *